Mediasulsel.id, Makassar, Senin, 15/06/2026 – Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan HMI Badko Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Flyover Panakkukang, Makassar.
Mereka menyerukan Reformasi Jilid II dan menuntut evaluasi total terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Massa menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden yang dianggap kontroversial, pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, serta program pemerintah yang dinilai kurang terencana.
Mahasiswa Nilai Gaya Pemerintahan Otoriter
Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Aqil Abdan Syakuran, menilai pemerintahan saat ini memiliki kemiripan dengan era Orde Baru di bawah Soeharto.
Menurut Aqil, staf khusus presiden tidak didengar dan kebijakan sering berlandaskan keyakinan pribadi tanpa kajian mendalam.
Ia mencontohkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut dolar tidak digunakan di desa sebagai bentuk pengabaian realitas ekonomi.
“Kami melihat pemerintahan hari ini mirip-mirip dengan bapak Soeharto, karena staf khusus presiden tidak didengar oleh bapak Presiden,” ujar Aqil, Senin, 15/06/2026.
Ia menambahkan bahwa sejumlah program hanya berupa realisasi janji politik tanpa analisa yang memadai, sehingga menyebabkan kekacauan anggaran daerah.
“Percuma badan kita sehat kalau biaya pendidikan tidak ada, seolah hak rakyat akan dirampas,” tegasnya.
Massa aksi kembali menggaungkan istilah Reformasi Jilid II sebagai simbol dorongan perubahan. Aqil menyatakan bahwa gaya pemerintahan saat ini otoriter dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Tuntutan Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Program Pemerintah
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda Badko HMI Sulawesi Selatan, Muh Rafly Tanda, menyampaikan sejumlah tuntutan organisasi.
Ia meminta pemerintah menghentikan program koperasi merah putih dan Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengusut tuntas pelaku di tingkat pusat hingga daerah.
“Hentikan koperasi merah putih, BGN, dan usut tuntas pelaku-pelaku yang ada di BGN sampai kepada SPPG termasuk Korwil, Korkab, mereka juga mesti diperiksa,” ucapnya, Senin, 15/06/2026.
Rafly juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan BBM.
Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo tentang dolar tidak ada di desa sangat menyinggung masyarakat.
“Itu sangat menyinggung karena melihat kondisi pelemahan rupiah sehingga berefek pada kenaikan harga pangan dan BBM juga,” tuturnya. Massa aksi juga menolak kenaikan harga Pertamax.
Rafly menegaskan bahwa pihaknya secara tegas mengevaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, sehingga diperlukan ruang evaluasi yang lebih terbuka.
“Maka kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulsel dengan tegas mengevaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran,” bebernya.
Aksi di Flyover Panakkukang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Mahasiswa berharap tuntutan mereka didengar dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
