Mediasulsel.id, Yogyakarta, Selasa, 16/06/2026 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa membuka diri terhadap masukan publik merupakan fondasi penting dalam menelurkan kebijakan yang berkualitas.
Pernyataan itu disampaikan dalam dialog terbuka KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menteri Nusron menekankan, para pengemban amanah publik wajib menerima kritik sebagai bahan introspeksi. Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Kritik Jadi Bahan Introspeksi
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik,” ujar Menteri Nusron, Selasa, 16/06/2026.
Ia menambahkan, keinginan menghadirkan kebijakan yang lebih baik harus dibarengi dengan kesediaan mendengar keluhan masyarakat. Keterbukaan terhadap aspirasi, menurutnya, adalah implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan.
Ajak Evaluasi Bersama
Bertepatan dengan Bulan Pancasila dan Tahun Baru Islam, Menteri Nusron mengajak mahasiswa dan masyarakat mengevaluasi kebijakan publik. “Apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama,” katanya.
Ia menuturkan bahwa refleksi diri penting agar setiap individu maupun pemerintah bisa terus berkembang. “Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tuturnya.
Dialog yang sempat berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya dihentikan setelah suasana berubah menjadi kurang kondusif. Menteri Nusron hadir didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Sepyo Achanto.
