mediasulsel.id, Jakarta, Sabtu, 31/10/2026 — Perkembangan kecerdasan artifisial diproyeksikan menggeser 92 juta pekerjaan sekaligus menciptakan 170 juta peran baru hingga 2030.
Proyeksi tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Meutya mengatakan perubahan kebutuhan tenaga kerja menuntut generasi muda menguasai keterampilan teknologi serta kemampuan bekerja bersama kecerdasan artifisial.
Ia menjelaskan pekerjaan yang rutin, berulang, terstruktur, dan mudah distandardisasi menjadi kelompok yang paling rentan mengalami otomatisasi.
Sementara itu, kebutuhan pekerja diperkirakan meningkat di bidang data besar, teknologi finansial, kecerdasan artifisial, pembelajaran mesin, dan pengembangan perangkat lunak.
Perusahaan mencari keterampilan AI
Meutya menyebut 62 persen perusahaan mencari tenaga kerja yang mampu bekerja dengan kecerdasan artifisial.
Sebanyak 77 persen perusahaan juga melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja untuk menghadapi perubahan teknologi.
Pemerintah mendorong penguatan pendidikan sains dan teknologi, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, perusahaan rintisan, dan investor.
Melalui Garuda Spark Innovation Hub, pemerintah telah mengembangkan 10 pusat inovasi yang menjangkau 15.700 talenta dan membina 80 perusahaan rintisan.
Program tersebut juga mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.
Meutya menilai pengembangan talenta, infrastruktur digital, komputasi, tata kelola data, riset, pembiayaan, dan akses pasar perlu berjalan bersama.
Pemerintah siapkan aturan etika AI
Pemerintah sedang mengajukan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI untuk mengarahkan pengembangan teknologi yang aman serta bertanggung jawab.
Meutya mengatakan aturan tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi.
Ia juga mengingatkan pengembangan AI harus menggunakan data yang beragam agar tidak hanya mewakili Jakarta atau Pulau Jawa.
Data yang tidak mewakili kondisi masyarakat di berbagai daerah berisiko menghasilkan informasi bias dan tidak akurat.
Menurut Meutya, kecerdasan artifisial cenderung memberikan validasi kepada pengguna sehingga kualitas serta keragaman data perlu diperkuat agar teknologi menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan pengaman teknologi tetap dibutuhkan ketika sistem AI mulai mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara mandiri.
“Keputusan akhir harus ada di tangan manusia,” kata Meutya.
Pemerintah berharap generasi muda tidak berhenti sebagai pengguna teknologi, tetapi ikut menciptakan inovasi dan solusi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
