mediasulsel.id – MAKASSAR — Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham langsung mengakselerasi arah pembangunan kota dengan menitikberatkan penguatan fondasi jangka panjang.
Tahun pertama kepemimpinan keduanya menjadi fase konsolidasi, pembenahan sistem, serta percepatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komitmen itu tercermin dari berbagai langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Mulai dari penataan infrastruktur, pengamanan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik, seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat daya saing dan konektivitas Kota Makassar.
Dalam setahun pertama, Munafri–Aliyah memastikan setiap program berjalan terukur dan berdampak nyata, sekaligus menyiapkan Makassar menghadapi dinamika pertumbuhan kota ke depan.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Dinas Pertanahan Kota Makassar yang mengamankan puluhan bidang lahan lewat proses pensertifikatan secara bertahap dan berkelanjutan.
Upaya ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari strategi besar memastikan seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Kawasan Untia sendiri diproyeksikan menjadi episentrum baru pengembangan infrastruktur olahraga dan kawasan penunjang di Makassar. Karena itu, penguatan aspek legalitas menjadi prioritas agar tahapan pembangunan berjalan tanpa hambatan hukum sekaligus melindungi aset pemerintah dari potensi sengketa di masa depan.
Pada tahun pertama masa kerja Munafri–Aliyah, pengamanan aset ini menjadi fondasi percepatan pembangunan Stadion Untia—proyek prioritas yang diharapkan menghadirkan fasilitas olahraga representatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, mengungkapkan sepanjang 2025 pihaknya telah menyertifikatkan 19 bidang lahan.
“Pada tahun 2025 terdapat 19 bidang lahan yang telah disertifikatkan. Sebanyak 14 bidang di antaranya berlokasi di Untia untuk mendukung program prioritas Wali Kota, yakni pembangunan Stadion Untia,” ujarnya pada momentum satu tahun pemerintahan MULIA, Jumat (20/2/2026).
Total luas lahan yang telah disertifikatkan mencapai 77.597 meter persegi atau sekitar 7,7 hektare, dengan nilai aset sebesar Rp111.569.108.000.
Sri menjelaskan, pensertifikatan difokuskan pada kawasan strategis Stadion Untia guna memastikan legalitas aset pemerintah daerah sebelum pembangunan fisik dimulai.
Meski begitu, ia mengakui target waktu sempat terkendala karena tim juga harus menyelesaikan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kawasan Untia.
“Fokus kami memang pada pensertifikatan kawasan strategis Stadion Untia. Namun sebagian waktu juga tersita untuk pengerjaan PKKPR kawasan Untia yang sebenarnya merupakan tugas Dinas Tata Ruang,” jelasnya.
Memasuki 2026, proses pensertifikatan terus berlanjut. Saat ini, sebanyak 38 bidang lahan telah masuk tahap pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan enam bidang di antaranya sudah melalui proses pengukuran.
“Berkas tahun 2026 sudah masuk tahap pemetaan di BPN sebanyak 38 bidang, dan enam bidang sudah dilakukan pengukuran. Proses pensertifikatan terus berjalan,” tutupnya.
