mediasulsel.id – Makassar – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya di belakang Pertamina Makassar, melakukan penataan mandiri dengan mengecat lapak mereka menggunakan warna kuning. Langkah ini terlihat beberapa hari setelah penertiban PKL digelar di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar.
Dari pantauan mediasulsel.id di lokasi, para pedagang tampak mengecat lapak secara seragam. Aktivitas itu menarik perhatian warga karena kawasan yang sebelumnya terlihat semrawut kini tampak lebih tertata.
Salah seorang warga mengatakan pengecatan dilakukan atas inisiatif pedagang agar area jualan terlihat lebih bersih.
“Ini supaya rapi,” ungkapnya.04/02/26
Penataan tersebut dinilai sebagai respons terhadap meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas PKL, khususnya yang berjualan di atas drainase dan trotoar.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa persoalan parkir liar, pedagang di badan jalan, bangunan liar, hingga sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Ia menilai peran RT dan RW sangat penting dalam menyosialisasikan penataan lingkungan kepada masyarakat.
“Ini tidak mungkin selesai kalau kita sendirian. RT dan RW harus dimaksimalkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Munafri—yang akrab disapa Appi—menekankan bahwa keberadaan pedagang di trotoar dan pinggir jalan bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi memicu kemacetan, menghambat pejalan kaki, hingga menimbulkan konflik.
Karena itu, RT dan RW bersama lurah diminta aktif memantau serta menertibkan aktivitas tersebut agar tidak kembali muncul setelah dilakukan penindakan.
Selain PKL, Appi juga menyoroti persoalan sampah dan pepohonan yang dinilai dapat memperburuk kondisi jalan. Ia mencontohkan ranting pohon yang menutup penerangan jalan, yang tidak hanya mengganggu pengendara tetapi juga berisiko meningkatkan potensi kriminalitas.
Langkah pedagang di Ujung Tinumbu yang mulai berbenah sendiri pun mendapat perhatian warga. Penataan sederhana itu diharapkan bisa menjadi contoh bahwa aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan ketertiban dan kenyamanan ruang publik.
