mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 23/04/2026 — Dinas Pertanahan Makassar mengikuti Rapat Program Kota Tanpa Kumuh atau PKP di ruang rapat Bappeda Kota Makassar, Kamis, 23/04/2026, untuk memperkuat koordinasi pembentukan Kelompok Kerja penanganan permukiman kumuh secara terstruktur dan berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Rapat PKP
Rapat Program Kota Tanpa Kumuh atau PKP digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
Agenda ini membahas pembentukan Kelompok Kerja atau Pokja penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar.
Dinas Pertanahan Kota Makassar hadir dalam forum koordinasi lintas perangkat daerah tersebut.
Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar, H. Emil Yudiyanto Tadjuddin, M.Si., mewakili Dinas Pertanahan dalam rapat tersebut.
Kehadiran Dinas Pertanahan menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola kawasan permukiman.
Pokja penanganan permukiman kumuh diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang lebih jelas, terukur, dan saling terhubung.
Dalam agenda tersebut, pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi antarinstansi untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar.
Sinergi lintas perangkat daerah menjadi penting karena penanganan kawasan kumuh tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan aspek lahan, tata ruang, lingkungan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Pokja Diharapkan Perkuat Penanganan Kawasan Kumuh
Pembentukan Pokja diharapkan membuat penanganan permukiman kumuh berjalan lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Forum ini juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam menyusun strategi penanganan kawasan.
Melalui koordinasi tersebut, setiap instansi dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangannya.
Dinas Pertanahan memiliki posisi penting dalam mendukung aspek pertanahan, terutama ketika penataan kawasan membutuhkan kejelasan data, status lahan, dan koordinasi administrasi pertanahan.
Penanganan kawasan kumuh yang efektif membutuhkan data yang kuat, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya pembentukan Pokja, program penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Agenda ini juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat perkotaan.
Metadata SEO
Title Tag
Dinas Pertanahan Makassar Bahas Pokja Kawasan Kumuh
Meta Description
Dinas Pertanahan Makassar mengikuti rapat PKP di Bappeda untuk membahas pembentukan Pokja penanganan permukiman kumuh.
Slug
dinas-pertanahan-makassar-pokja-permukiman-kumuh
Keyword Utama
Dinas Pertanahan Makassar
Keyword Turunan
Pokja permukiman kumuh, Program Kota Tanpa Kumuh, PKP Makassar, Bappeda Kota Makassar, H Emil Yudiyanto, kawasan kumuh Makassar
Kategori
Pemerintahan
Tag
Dinas Pertanahan Makassar, Permukiman Kumuh, PKP Makassar, Bappeda Makassar, Pemkot Makassar
Alt Gambar
Dinas Pertanahan Makassar mengikuti rapat PKP pembentukan Pokja penanganan permukiman kumuh di Bappeda Kota Makassar pada 23 April 2026
Caption Gambar
Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar, H. Emil Yudiyanto Tadjuddin, M.Si., menghadiri Rapat Program Kota Tanpa Kumuh di ruang rapat Bappeda Kota Makassar. Foto: Dinas Pertanahan Kota Makassar
