Mediasulsel.id, Makassar, Rabu, 29/04/2026 — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Ir. Bustam, S.ST., M.H., menghadiri rapat koordinasi yang digelar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pertemuan ini membahas optimalisasi kerja sama dalam mendorong transformasi layanan pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan.
KPK Dorong Sinergi Transformasi Layanan Pertanahan
Rapat koordinasi yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola sektor pertanahan dan tata ruang di daerah.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Takalar menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, khususnya pada sektor layanan publik yang rawan praktik maladministrasi.
Forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk memastikan layanan pertanahan berjalan lebih akuntabel.
Transformasi layanan yang dibahas mencakup peningkatan transparansi proses administrasi serta penguatan pengawasan lintas sektor.
Fokus Kolaborasi dan Penguatan Integritas Layanan
Optimalisasi kerja sama antarinstansi dinilai penting dalam mempercepat reformasi layanan pertanahan yang bersih dan profesional.
Melalui koordinasi ini, diharapkan setiap pemangku kepentingan memiliki standar kerja yang selaras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Kantor Pertanahan.
Partisipasi aktif BPN Takalar dalam forum ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepercayaan publik.
