,

Nusron Wahid: Pendaftaran Tanah Nasional Tembus 98% dari Target

oleh -3150 Dilihat
oleh
"Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan progres pendaftaran tanah dalam RDP bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, 8 September 2025."
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat memaparkan progres pendaftaran tanah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025)./DOK ATR/BPN

mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan capaian terbaru program pendaftaran tanah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dalam paparannya, Nusron menegaskan program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan hampir rampung secara nasional. Hingga 4 September 2025, sebanyak 123,1 juta bidang tanah atau 98% dari target 126 juta bidang telah berhasil didaftarkan.

“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah,” ujar Nusron.

Capaian Sertipikasi Nasional

Dari jumlah tersebut, tanah yang telah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Rinciannya mencakup:

  • Hak Milik: 88,2 juta bidang

  • Hak Guna Usaha (HGU): 20 ribu bidang

  • Hak Guna Bangunan (HGB): 6,6 juta bidang

  • Hak Pakai: 1,6 juta bidang

  • Hak Pengelolaan: 8 ribu bidang

  • Hak Wakaf: 276 ribu bidang

Nusron juga menyoroti pentingnya penataan tanah wakaf. Menurutnya, sejak 2024, ATR/BPN bersama Kementerian Agama telah mempercepat pendaftaran tanah wakaf untuk menjamin aset umat dan memberikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan bagi kepentingan ibadah.

Tantangan di Lapangan

Meski capaian sudah tinggi, Nusron mengakui masih ada kendala teknis dan persoalan di lapangan. Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, hingga bupati untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan.

“Kami Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk percepatan penyelesaian persoalan tersebut,” tegas Nusron.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring, termasuk seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.