mediasulsel.id – Jakarta – Komisi II DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Penetapan itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).
“Pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Anggaran itu terbagi atas program dukungan manajemen, program pelayanan pertanahan, dan program penataan ruang,” jelas Nusron Wahid yang hadir bersama Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Fokus Layanan Publik dan Program Strategis
Nusron menegaskan bahwa anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat layanan publik dan menjalankan program prioritas pertanahan. Dari total pagu, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, mulai dari gaji, tunjangan, hingga biaya operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah.
Sementara Rp3,023 triliun lainnya diperuntukkan bagi kegiatan non-operasional, termasuk konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Dari pos ini, program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.
“Belanja operasional menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Nusron.
Target PNBP Naik 9,12 Persen
Selain anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada 2026. Target ini naik sekitar Rp300 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Target PNBP didominasi layanan fungsional Rp3,245 triliun, sedangkan layanan umum Rp44,6 miliar,” papar Nusron.
Ia menambahkan, ATR/BPN akan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen Sinergi DPR dan Pemerintah
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda itu juga menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Nusron menyebut sinergi pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan program tahun anggaran 2026. Aspirasi rakyat yang disampaikan lewat DPR akan jadi pijakan kami,” tegasnya.
