mediasulsel.id, Makassar, Rabu, 15/07/2026 — Bappeda Kota Makassar memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Diskominfo untuk memastikan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Bappeda Makassar Sinkronkan Kebutuhan Data Ekonomi
Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal mendampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat menerima jajaran BPS Kota Makassar di Kantor Wali Kota pada Rabu, 15/07/2026.
Rombongan BPS dipimpin Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid bersama statistisi, petugas lapangan, pemeriksa lapangan, dan tim humas.
Abdul Hafid melaporkan capaian pendataan hingga pertengahan Juli telah mencapai 41,8 persen dengan batas penyelesaian pada 31 Agustus 2026.
Bappeda berkepentingan memastikan data yang dihasilkan mampu menggambarkan jumlah usaha, skala kegiatan, persebaran sektor, dan perubahan struktur ekonomi di setiap wilayah kota.
“Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah,” kata Aliyah Mustika Ilham.
Data tersebut nantinya dapat dipadukan dengan indikator ekonomi makro, target RPJMD, dan prioritas RKPD agar program pemerintah lebih sesuai dengan kondisi usaha di lapangan.
Hasil Sensus Akan Mendukung Penyusunan Program
BPS menegaskan bahwa informasi responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
Jaminan kerahasiaan diperlukan karena sebagian pelaku usaha masih ragu memberikan data secara lengkap kepada petugas.
Waktu wawancara rata-rata sekitar 36 menit berdasarkan uji coba instrumen pendataan.
Bappeda akan mendukung pemantauan perkembangan sensus bersama perangkat daerah agar hambatan akses, penolakan responden, dan kekurangan sosialisasi dapat segera ditangani.
Setelah pendataan selesai, hasilnya diharapkan memperkuat pemetaan potensi ekonomi, penetapan sasaran program UMKM, dan evaluasi kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Dengan data yang lebih rinci, Bappeda dapat menyusun intervensi pembangunan yang berbeda sesuai karakter sektor usaha dan kebutuhan setiap kecamatan.
