mediasulsel.id – Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025, atau setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut angka tersebut sebagai bukti penataan ruang telah berperan langsung menggerakkan ekonomi. “Kebijakan tata ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi menjadi fondasi arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” kata Nusron, Senin (27/10/2025).
Menurut Nusron, lompatan investasi itu tak lepas dari penguatan perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam setahun terakhir, 119 RDTR baru terbit—naik 21,8% dibanding tahun sebelumnya. Total 445 RDTR kini telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), meningkat 189 dokumen atau 73,8% pada periode yang sama.
Integrasi RDTR–OSS disebut menjadi “pintu masuk” utama investasi. Pelaku usaha memperoleh kepastian lokasi dan perizinan secara lebih cepat, transparan, dan berbasis data spasial akurat. “Ini menutup ruang tumpang tindih lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum berusaha,” ujar Nusron.
Ia menegaskan capaian tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan investasi produktif, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi ruang untuk kesejahteraan. Dengan RDTR sebagai acuan, pembangunan tak lagi terpusat di kota-kota besar, tetapi juga mengalir ke daerah potensial yang selama ini belum tergarap.
“Investor kini melihat transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang makin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” ucapnya.
Nusron menambahkan, penguatan tata ruang juga menimbang aspek keberlanjutan. Setiap RDTR tak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi memasukkan perhitungan lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana. “Dalam visi Prabowo–Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi,” tegasnya.
Ke depan, ATR/BPN menargetkan sinkronisasi rencana tata ruang pusat–daerah kian meluas, digitalisasi seluruh RDTR dipercepat, serta penguatan data spasial tematik untuk dipakai lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Nusron.
